Black Box Lion Air JT 610 Ditemukan, Ini Beda FDR dan CVR

Black Box Lion Air JT 610 Ditemukan, Ini Beda FDR dan CVR

Jakarta

Penyelam Batalyon Intai Amfibi TNI AL berhasil menemukan Flight Data Recorder (FDR) pesawat Lion Air JT 610 PK-LQP yang jatuh di perairan karawang. FDR adalah satu bagian black box, masih ada Cockpit Voice Recorder (CVR) yang belum ditemukan. Sebenarnya apa bedanya?

Baik CVR dan FDR terdiri dari tiga bagian. Pertama adalah kotak yang menghubungkan black box dengan instrumen yang akan direkam. Kedua adalah kotak tempat alat untuk merekam berada seperti kaset, CD, atau chip. Sedangkan yang bundar adalah Underwater Locator Beacon (ULB) yang seharusnya bisa dilacak sinyalnya apabila pesawat jatuh ke dalam air. Sinyal ULB Lion Air PK-LQP tak terdeteksi.

FDR

FDR yang sudah ditemukan tersebut berisi data-data teknis penerbangan pesawat seperti ketinggian, kecepatan, putaran mesin, radar, auto pilot dan lain-lain. Ada 5 sampai 300 parameter data penerbangan yang direkam dalam black box ini. Nah FDR ini punya durasi rekaman maksimal 25-30 jam, setelah itu data otomatis terhapus.

Data yang diperoleh ditambilkan dalam grafik apabila berupa percakapan. Data itu kemudian divisualkan dengan software animasi. Dengan data ini bisa diperikirakan posisi pesawat terakhir sebelum kecelakaan.


CVR

Sesuai namanya, CVR ini merekam data-data percakapan pilot di dalam kokpit. CVR memuat 4 saluran yang merekam percakapan yakni:

Saluran 1 terhubung dengan pengeras suara yang biasa digunakan pramugari kepada penumpan
Saluran 2 terhubung dengan co-pilot
Saluran 3 terhubung dengan pilot yang terhubung dengan air traffic controller (ATC)
Saluran 4 merekam seputar suasa kokpit, misalnya mesin yang berisik atau hujan.

Selain itu CVR juga bisa merekam suara instrumen di kokpit. Durasi perekaman untuk CVR adalah 30 menit. Maksudnya setiap 30 menit data percakapan akan terhapus dan diganti dengan yang baru secara otomatis.

FDR dan CVR ini akan hidup secara otomatis apabila mesin pesawat dihidupkan. Baik FDR maupun CVR dilengkapi Underwater Locator Beacon (ULB) yang bisa mendeteksi bila pesawat ini jatuh ke laut. ULB ini merupakan transmitor yang akan memancarkan gelombang akustik untuk memudahkan pendeteksian.

Black box sengaja didesain untuk tahan air, tahan benturan, dan tahan panas. Benda ini bisa tahan air sampai dengan 2 bulan. Black box juga diberi warna mencolok, oranye, sesuai standar ICAO dan agar mudah ditemukan. Kedua black box ini juga ditaruh di bagian belakang, tepatnya di bagian ekor pesawat.

 

sumber berita : https://news.detik.com/berita/d-4283260/black-box-lion-air-jt-610-ditemukan-ini-beda-fdr-dan-cvr?tag_from=wp_hl_desc&_ga=2.214727263.995530323.1540969668-1689921335.1537847989

Anies Tetapkan UMP DKI 2019 Sebesar Rp 3,9 Juta

Anies Tetapkan UMP DKI 2019 Sebesar Rp 3,9 Juta

Jakarta – Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI yang baru sebesar Rp 3.940.973. Angka tersebut naik 8,03 persen dari tahun sebelumnya.

“Jadi besaran UMP DKI, sesuai dengan pergub sebesar Rp 3.940.973,096. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Jakarta menjadi kota maju dan bahagia warganya dengan UMP sebesar itu,” kata Plh Gubernur DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).

Saefullah mengatakan angka tersebut sudah mengakomodasi usulan semua pihak. Buruh juga mendapat kartu pekerja yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi dan subsidi bahan pangan melalui JakGrosir.

“Pekerja akan difasilitasi oleh pemprov berupa kartu pekerja dengan mendapat tambahan manfaat. Jadi kalau kita punya kartu pasti ada manfaatnya,” sebut Saefullah.

Kenaikan UMP 2019 sudah diteken Anies dalam Pergub pada Jumat (26/11). Penetapan tersebut dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengingatkan kepada seluruh Gubernur agar mengumumkan kenaikan UMP sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sebesar 8,03%.

Hanif menegaskan, jika dalam waktu pengumuman masih terdapat provinsi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan disesuaikan menjadi 8,03%.

“Kita lihat nanti, kita kembalikan UU, PP 78 kita lakukan,” kata Hanif di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

 

sumber berita :https://news.detik.com/berita/d-4283159/anies-tetapkan-ump-dki-2019-sebesar-rp-39-juta